Inilah dia dilema dari kebijakan ekspor rotan. Rotan diekspor, maka pelaku industri lokal merugi. Rotan dilarang diekspor, maka pedagang bahan baku rotan yang merugi.

Kebijakan mantan menteri perdagangan Mari Elka Pangestu untuk membuka lebar-lebar keran ekspor bahan mentah dan setengah jadi rotan sejak tahun 2005 benar-benar berakibat buruk bagi industri kerajinan rotan dalam negeri. Para pelaku industri mengaku mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku. Hal ini dikarenakan bahan baku rotan sebagian besar diekspor ke negara-negara pesaing. Sebagian besar industri kerajinan rotan akhirnya gulung tikar. Kalaupun ada yang masih bertahan hingga saat ini, mereka kesulitan mengekspor kerajinannya karena bahan baku yang mereka peroleh di pasaran bukanlah rotan kualitas ekspor. Sedangkan bahan baku berkualitas tinggi tidak tersisa di pasar lokal. Semuanya habis diekspor ke negara lain. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecaman terhadap mantan menteri perdagangan Mari Elka Pangestu.

Kini kursi menteri perdagangan diduduki oleh Gita Wirjawan. Setelah berkoordinasi dengan menteri perindustrian M.S. Hidayat dan menteri kehutanan Zulkifli Hasan, Bapak Gita Wirjawan mengeluarkan keputusan penghentian ekspor rotan. Hal ini disambut baik oleh pelaku industri rotan. Namun saja keadaan perindustrian kerajinan rotan saat ini sudah terlanjur mati suri. Lalu akan dikemanakan rotan-rotan dari petani jika industri lokal sudah terlanjur keok? Ada sebagian usulan untuk diberdirikannya lembaga penyangga produksi bahan baku rotan. Ada pula usulan untuk menghimbau daerah melakukan rotanisasi barang-barang kebutuhan. Apapun usulannya, yang pasti industri lokal harus segera dibangkitkan kembali.

Kebijakan ekspor rotan sebenarnya sudah dilarang sejak 1975. Namun kebijakan ini pada akhirnya merugikan petani rotan. Hal tersebut dikarenakan sistem pasar memungkinkan pelaku industri untuk tidak membeli rotan secara tunai. Alhasil petani rotan banyak mengalami kesulitan. Dengan dibukanya keran ekspor di tahun 2005, petani kini mampu mengekspor rotannya dan menjamin kelangsungan hidupnya. Namun hal ini justru berakibat buruk bagi industri kerajinan rotan dalam negeri. Lalu apakah dengan kebijakan dihentikannya ekspor rotan ini maka petani akan dirugikan kembali kelak? Apakah kebijakan ini hanyalah sebagai panic action dari pemerintahan? Memang kebijakan ekspor rotan ini menjadi pedang bermata dua. Yang menjadi korban berputar-putar antara petani dan pelaku industri. Mengapa pemerintah tidak memberlakukan pengetatan terhadap kebijakan ekspor? Pengetatan bisa dalam bentuk pembatasan kuantitas ekspor secara umum ataupun pembatasan kuantitas ekspor per jenis rotan. Dengan demikian petani tidak dirugikan dikarenakan mereka akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dan di lain pihak ketersediaan bahan baku membuat industri kerajinan rotan tetap dapat hidup. Tentunya ini hanya opini saya, bagaimanapun juga kementrian terkait seharusnya lebih tahu dan lebih banyak bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan. Selamat berjuang kembali industri rotan!